Bantuan Paket Internet Untuk Guru dan Siswa MIN 1 Indragiri Hilir

Kepala MIN 1 Indragiri Hilir menerima bantuan kartu perdana XL

Tembilahan (Humas MIN 1 Inhil) --- Kementerian Agama RI memberikan bantuan paket internet untuk siswa dan guru madrasah. Bantuan ini hasil kerjasama antara Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah dengan XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Telkomsel, terkait pemberian bantuan kuota internet dengan harga terjangkau bagi para pelajar, pendidik dan tenaga kependidikan madrasah selama pandemi covid-19.

Di Kabupaten Indragiri Hilir ada beberapa madrasah yang mendapat bantuan itu, salah satunya adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Indragiri Hilir menerima realisasinya dari pihak XL dalam bentuk kartu perdana berisi paket internet sebesar 30 GB dan akan diinjeksikan setiap bulannya ke kartu tersebut melalui emis madrasah sebesar 55 GB sampai dengan bulan Desember 2020.

Kepala MIN 1 Indragiri Hilir didampingi oleh Koordinator Kurikulum menerima bantuan ini sebanyak 1.095 kartu untuk guru dan siswa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 bertempat di MIN 1 Indragiri Hilir Jalan Perintis Tembilahan Hulu.

"Alhamdulillah, kami berterimakasih kepada Kementerian Agama dan pihak XL yang telah menyalurkan bantuannya, Insya Allah pastinya kuota internet ini sangat bermanfaat dan akan digunakan untuk pembelajaran online," ungkap Kepala MIN 1 Indragiri Hilir, Masnadi, S.Pd.I, M.Pd dalam keterangannya, Selasa (22/9).

Masnadi menjelaskan, pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 74 orang dan siswa seluruhnya berjumlah 1.021 orang. Memang tidak seluruh siswa aktif mengikuti pembelajaran online, hanya 90% yang aktif dan 10% masih kurang aktif, penyebabnya beragam yang salah satunya adalah besarnya biaya paket internet.

"Dengan adanya bantuan ini, diharapkan guru lebih kreatif lagi melaksanakan pembelajaran online dan siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran daring dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan," ujar Masnadi.

Setelah diaktifkan dan diinput ke emis madrasah, kartu tersebut akan dibagikan kesemua guru dan siswa MIN 1 Indragiri Hilir, diperkirakan dalam minggu ini sudah selesai prosesnya.

Kuota yang disediakan cukup besar sehingga orang tua dan guru tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pembelian paket internet selama 3 bulan kedepan.

Harri Yanda Sukri (SPV Dealer XL) menyerahkan tambahan kartu perdana XL

Harri Yanda Sukri selaku SPV Dealer XL wilayah Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan, "Kartu Perdana XL ini berisi bonus terdiri dari 15GB bisa digunakan untuk ekstra conference seperti zoom, classroom, meet dan 15GB untuk ekstra edukasi misalnya ruang guru, zenus dan lainnya. Dan setelah kartu ini diverval melalui emais madrasah, secara otomatis akan mendapkan tambahan kuota dari XL setiap bulannya sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar 15GB kuota utama yang bisa digunakan untuk internet pada umumnya, dan 40GB kuota chat," ujar Harri.

Harri berharap dengan adanya bantuan kartu XL ini bisa membantu proses pembelajaran daring online bagi siswa-siswi, guru serta tenaga kependidikan khususnya di MIN 1 Indragiri Hilir.

Berikut adalah rincian kuota yang akan diberikan:

Read More

RPP 1 Lembar Bahasa Inggris MTs/SMP Kelas 7 Semester 2 serta Prota, Promes, KKM, Silabus dan Minggu Efektif

Bagi Bapak/Ibu Guru yang ingin mencari perangkat pembelajaran tingkat SMP/MTs Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 bisa didapatkan di blog ini.

Isi dari Perangkat Pembelajaran ini adalah :

1. Program Tahunan

Merupakan rencana dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran selama satu tahun pelajaran atau 2 semester untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar  yang ditetapkan dalam silabus. Dengan tujuan agar pelaksanaan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan.

2. Program Semester

Merupakan rencana dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran selama satu semester untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar  yang ditetapkan dalam silabus.

Program semester dibuat berdasarkan program tahunan yang telah ditetapkan dengan menyusun alokasi waktunya sesuai dengan silabus untuk tiap semester yang terdiri dari semester 1 dan semester 2 dalam satu tahun pelajaran. 

3. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Kriteria Ketuntasan Minimal atau yang disingkat dengan KKM juga merupakan dokumen yang wajib dibuat oleh guru. KKM berfungsi sebagai acuan bagi peserta didik untuk menilai ketercapaian dan ketuntasan dalam memahami suatu kompetensi dasar atau materi pelajaran.

Setiap kompetensi dasar harus ditentukan KKM nya yang berisi nilai paling rendah yang harus dicapai peserta didik untuk bisa dikatakan tuntas dalam mempelajari materi di tiap kompetensi dasar. 

4. Silabus

Silabus dijadikan dasar dalam membuat perangkat pembelajaran lainnya yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 

Silabus merupakan garis besar atau pokok dari isi materi pelajaran dengan tema tertentu. Silabus digunakan untuk mengembangkan kurikulum atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai.

5. Minggu Efektif

Minggu efektif perlu disusun oleh guru sebagai pedoman waktu dalam merencanakan pembelajaran selama satu semester pada tiap tahun pelajaran.

Dengan perhitungan minggu efektif yang tepat diharapkan materi pelajaran dapat disampaikan dengan tepat waktu dan tuntas sesuai rencana yang diharapkan.

6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP adalah salah satu dokumen wajib yang harus dibuat dan dipersiapkan oleh guru sebelum masuk kelas untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik.

Baca juga :

• Perangkat Pembelajaran PAI MI dan Bahasa Arab
• Perangkat Pembelajaran Tematik Kelas 6 SD/MI

RPP berisi rencana tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Berikut ini adalah RPP 1 lembar mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 semester 2

1. RPP 1 Lembar Kelas 7 smt 2 Chapter 5

2. RPP 1 Lembar Kelas 7 smt 2 Chapter 6

3. RPP 1 Lembar Kelas 7 smt 2 Chapter 7

4. RPP 1 Lembar Kelas 7 smt 2 Chapter 8

Semoga perangkat pembelajaran ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak/Ibu guru dalam melaksanakan tugas dan pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 2 Kurikulum 2013 bisa didapatkan di blog ini.

Read More

Juknis Pengesahan Ijazah Madrasah (SK Ditjen Pendis No 5343 Tahun 2015)

Pengesahan ijazah madrasah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah.

SK Ditjen Pendis No 5343 Tahun 2015 ini masih berlaku hingga saat ini tahun 2020.

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN DAN PEJABAT LAIN DI BAWAHNYA YANG DAPAT DIBERIKAN KUASA UNTUK PENGESAHAN IJAZAH/STTB/SKP IJAZAH

No	Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP	Pejabat Yang Mengesahkan	Pejabat lain di bawahnya yang dapat diberikan Kuasa
1	Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB masih beroperasi	Kamad yang menerbitkan Ijazah	-
2	Madrasah yang sudah bergabung	Kamad hasil penggabungan	-
3	Madrasah yang sudah berganti nama	Kamad sesuai penamaan baru	-
4	Madrasah yang sudah beralih status	Kamad hasil peralihan status yang bersangkutan	-
5	Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup	Kakankemenag	Kasi Dikmad
6	Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup (Ijazah yang diterbitkan oleh MTsAIN, MAAIN, PGAP 4 Tahun, PGAN 6 Tahun, PPUPAN, PHIN, SPIAIN, SGHA)	·         Kakanwil yang bersangkutan	·         Kabid Dikmad / ·         Kasi Kelembagaan Kanwil
		·         Dirjen Pendis	·         Direktur / ·         Kasubdit Kelembagaan/ ·         Kasi Kelembagaan Subdit
7	Pemilik Ijazah/STTB yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dari kabupaten/kota madrasah asal	Kepala Madrasah Yang bersangkutan	-
		Kakankemenag tempat domisili	Kasi Dikmad
		Kakanwil tempat domisili	·         Kabid Dikmad / ·         Kasi Kelembagaan Kanwil
8	Pemilik Ijazah/STTB yang berdomisili di provinsi yang berbeda dari provinsi madrasah asal	Kakanwil tempat domisili	·         Kabid Dikmad / ·         Kasi Kelembagaan Kanwil
		·         Dirjen Pendis	·         Direktur / ·         Kasubdit Kelembagaan/ ·         Kasi Kelembagaan Subdit
9	Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari NKRI	Kakankemenag	Kasi Dikmad
		·         Kakanwil yang bersangkutan	·         Kabid Dikmad / ·         Kasi Kelembagaan Kanwil
		·         Dirjen Pendis	·         Direktur / ·         Kasubdit Kelembagaan/ ·         Kasi Kelembagaan Subdit
10	Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah/Diploma/Sertifikat yang diperoleh dari madrasah atau lembaga pendidikan dari negara lain	Dirjen Pendis	·         Direktur / ·         Kasubdit Kelembagaan/ ·         Kasi Kerjasama Kelembagaan
11	Pengesahan untuk tujuan tertentu yang mensyaratkan pengesahan oleh paling rendah pejabat eselon tiga	Kakankemenag yang bersangkutan	-
		Kabid Dikmad yang bersangkutan	-
		Kasubdit Kelembagaan	-

Baca juga :

• Pengangkatan Wakil Kepala Madrasah Sesuai Juknis Dirjen Pendis Nomor 1531 Tahun 2020
  
• Komite Madrasah Menurut PMA Nomor 16 Tahun 2020
  

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/STTB atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah didasari oleh 4 (empat) alasan penting sebagai berikut: 

Pertama, Petunjuk Teknis ini merupakan amanat atau amar dari Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 60 Peraturan Menteri tersebut perlu menetapkan pengaturan teknis oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam terkait pengesahan fotokopi ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB, dan penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah. 

Kedua, Petunjuk Teknis ini diperlukan seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap validitas dan keaslian dokumen Ijazah/STTB yang digunakan sebagai bukti kepemilikan kualifikasi seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti melamar pekerjaan, pemilihan Kepala Daerah, pemilihan anggota legislatif baik pusat maupun daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan sebagainya. 

Ketiga, Petunjuk Teknis ini diperlukan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah siswa Indonesia yang melanjutkan studi jenjang pendidikan dasar dan menengah yang setara dengan madrasah di luar negeri. Hal ini berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan akan penyetaraan dokumen Ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan setara madrasah di luar negeri tersebut untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan oleh pemerintah Indonesia, sehingga dokumen Ijazah tersebut dapat diakui dan berlaku secara nasional di Indonesia. 

Keempat, Petunjuk Teknis ini diperlukan seiring dengan tuntutan dan kebutuhan reformasi birokrasi melalui penerapan kaidah dan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam rangka peningkatan mutu layanan kepada masyarakat yang bersih dan melayani. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, Penyusunan Petunjuk Teknis ini menjadi penting dan strategis dalam rangka meningkatkan mutu kinerja aparatur Kementerian Agama secara umum dan mutu layanan pendidikan madrasah secara khusus kepada masyarakat.

PERSYARATAN, DAN PROSEDUR PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR ATAU SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR PADA MADRASAH 

1. Kewenangan Pengesahan

Pengaturan kewenangan pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah pada madrasah adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah dilakukan oleh kepala madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB yang bersangkutan.

2. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang bergabung dilakukan oleh kepala madrasah hasil penggabungan.

3. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala madrasah sesuai penamaan baru.

4. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah beralih status dari madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan oleh kepala madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersangkutan.

5. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

6. Khusus untuk Ijazah yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (MAAIN), Pendidikan Guru Agama Persiapan (PGAP) 4 Tahun, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun, Pendidikan Pegawai Urusan dan Peradilan Agama Negeri (PPUPAN), Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN), Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA), dan sejenisnya yang sudah tidak beroperasi atau tutup, Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan.

7. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah bagi pemohon yang berdomisli di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota madrasah asal dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di tempat pemohon berdomisili atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tempat pemohon berdomisili.

8. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah bagi pemohon yang berdomisli di provinsi yang berbeda dengan provinsi madrasah asal dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tempat domisili atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

9. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang diterbitkan oleh madrasah di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di tempat pemohon berdomisili.

10. Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah/Diploma/Sertifikat yang diperoleh dari madrasah atau lembaga pendidikan yang setara dengan madrasah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di tempat pemohon berdomisili atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat pemohon berdomisili.

11. Pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah untuk tujuan tertentu yang mensyaratkan pengesahan oleh paling rendah Pejabat Eselon III dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi yang bersangkutan atau Kepala Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

12. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11 dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di bawahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

2. Persyaratan Pengesahan

Persyaratan pengajuan permohonan pengesahan Ijazah/STTB/SKP Ijazah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang mengajukan permohonan pengesahan atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya (FM-PI-01 & FM-PI-02);

2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah (FM-PI-01);

3. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibubuhi materai 6000 (FM-PI-03);

4. Menunjukkan Ijazah/STTB/SKP Ijazah asli yang akan disahkan;

5. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang akan disahkan paling banyak 10 (sepuluh) lembar.

3. Prosedur Pengesahan

Prosedur pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan pengesahan Ijazah/STTB/SKP Ijazah (FM-PI-01) dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada pejabat yang berwenang;

2. Petugas menerima dan mengarsipkan data permohonan tersebut dan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;

3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan validasi fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang akan disahkan sesuai dengan dokumen asli Ijazah/STTB atau dokumen asli SKP Ijazah;

4. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan dokumen aslinya, petugas membubuhkan paraf persetujuan di atas dokumen fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah dan menyampaikannya kepada Kepala Madrasah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk membubuhkan tanda tangan pengesahan (FM-PI-04);

5. Pejabat yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah sebagai tanda pengesahan fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah sesuai aslinya (FM-PI-04);

6. Petugas memberikan nomor dan membubuhkan cap stempel pada fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

7. Petugas menyerahkan dokumen fotokopi Ijazah/STTB/SKP Ijazah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon yang dilengkapi dengan bukti tanda terima pernyerahan kembali dokumen.

KEWENANGAN, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR PADA MADRASAH

1. Kewenangan Penerbitan

Pengaturan kewenangan penerbitan Surat Keterangan Pengganti (SKP) Ijazah/STTB karena hilang atau kesalahan penulisan atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya pada madrasah adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan SKP Ijazah/STTB karena hilang dilakukan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (FM-SKP-09).

2. Penerbitan SKP Ijazah/STTB karena kesalahan penulisan dilakukan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB (FM-SKP-10).

3. Penerbitan SKP Ijazah/STTB karena rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh Kepala Madrasah yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB (FM-SKP-11).

4. Apabila madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB sudah digabung, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil penggabungan dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

5. Apabila madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB sudah berganti nama, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah sesuai penamaan baru dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

6. Apabila madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB sudah beralih status dari madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Madrasah hasil peralihan status dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

7. Apabila madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB tidak beroperasi atau ditutup, yaitu Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN), Pendidikan Guru Agama Persiapan (PGAP) 4 Tahun, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 Tahun, Pendidikan Pegawai Urusan dan Peradilan Agama Negeri (PPUPAN), Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN), Sekolah Guru Hakim Agama (SGHA), dan sejenisnya, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan dengan diketahui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

8. Apabila madrasah yang menerbitkan Ijazah tidak beroperasi atau ditutup selain sebagaimana dimaksud pada poin 7 di atas, penerbitan SKP Ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

9. Penerbitan SKP Ijazah/STTB yang diperoleh dari madrasah di provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili dengan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan diketahui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

2. Persyaratan

1. Persyaratan Penerbitan SKP Ijazah/STTB Karena Hilang:

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang hilang atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04);

2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKP-01);

3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKP-05);

4. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang hilang, buku rapor asli, dan/atau dokumen lain yang terkait dari pemilik Ijazah/STTB yang hilang untuk dijadikan dasar bagi Kepala Madrasah/pejabat yang berwenang lainnya untuk memvalidasi keabsahan kepemilikan Ijazah/STTB;

5. Menyampaikan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian;

6. Apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik Ijazah yang hilang, maka pemohon wajib :

1. menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada madrasah yang sama (FM-SKP-08); dan

2. menyampaikan salinan putusan/fatwa dari pengadilan terkait kehilangan Ijazah dari pengadilan negeri setempat.

2. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB:

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang terdapat kesalahan penulisan atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04);

2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKP-02);

3. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang salah penulisannya;

4. Menunjukkan Ijazah/STTB asli yang salah penulisannya;

5. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKP-06);

6. Menyampaikan dan/atau menunjukkan keterangan/bukti/alasan yang menunjukkan adanya kesalahan penulisan pada Ijazah/STTB.

3. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB:

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah/STTB yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah/STTB tersebut (FM-SKP-04);

2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKP-03);

3. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKP-07);

4. Menyampaikan fotokopi Ijazah/STTB yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya;

5. Menunjukkan Ijazah/STTB asli yang rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya.

3. Prosedur Penerbitan

1. Madrasah Masih Beroperasi

Prosedur penerbitan SKP Ijazah/STTB bagi madrasah yang masih beroperasi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Kepala Madrasah yang menerbitkan Ijazah/STTB;

2. Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;

3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid;

4. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang valid, petugas menyiapkan konsep SKP Ijazah/STTB dan meneruskannya kepada Kepala Madrasah untuk mendapatkan persetujuan;

5. Kepala Madrasah menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Karena Hilang) atau Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB atau Surat Keterangan Kerusakan Ijazah/STTB dengan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan (FM-SKP-09; FM-SKP-10; FM-SKP-11);

6. Petugas menyerahkan SKP Ijazah/STTB yang telah ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada pemohon.

2. Madrasah Tidak Beroperasi/Ditutup

Prosedur penerbitan SKP Ijazah/STTB bagi madrasah yang tidak beroperasi/tutup adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan penerbitan SKP Ijazah/STTB dan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang berwenang;

2. Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;

3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan data-data yang valid;

4. Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap dan didukung dengan data yang valid, petugas menyiapkan konsep SKP Ijazah/STTB dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan;

5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang menerbitkan SKP Ijazah/STTB karena hilang atau terdapat kesalahan penulisan atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya (FM-SKP-12; FM-SKP-13; FM-SKP-14);

6. Petugas menyerahkan SKP Ijazah/STTB yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang kepada pemohon.

KEWENANGAN, TIM PENILAI, DAN PROSEDUR PENILAIAN IJAZAH LUAR NEGERI YANG BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH MADRASAH

1. Kewenangan Penilaian

Penilaian Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah dilakukan oleh Direktur Pendidikan Madrasah atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam bentuk Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai.

2. Tim Penilai

1. Tim Penilai Ijazah Luar Negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

2. Tim Penilai berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:

3. Ketua Tim Penilai dijabat oleh Kepala Subdit Kelembagaan pada Direktorat Pendidikan Madrasah.

1. Ketua;

2. Sekretaris; dan

3. Anggota;

4. Sekretaris Tim Penilai dijabat oleh dan Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan pada Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Madrasah.

5. Anggota tim penilai terdiri atas Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Pendidikan Madrasah.

6. Tim Penilai melakukan penilaian kesetaraan Ijazah luar negeri melalui rapat pertimbangan yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.

3. Persyaratan

Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah pemilik Ijazah luar negeri yang bersangkutan atau yang diberikan kuasa oleh pemilik Ijazah tersebut (FM-SKK-02);

2. Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan (FM-SKK-01);

3. Menandatangani dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (FM-SKK-03);

4. Menyampaikan pasfoto pemohon ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;

5. Menyampaikan fotokopi paspor pemohon;

6. Menyampaikan Surat Keterangan dari perwakilan RI setempat dan atau Perwakilan Negara Asing di Indonesia/Surat Keterangan dari Sekolah/Madrasah Asal;

7. Menyampaikan fotokopi Ijazah/Diploma/Sertifikat yang diperoleh dari satuan pendidikan luar negeri;

8. Menyampaikan transkrip nilai Ijazah/Diploma/Sertifikat yang diperoleh dari satuan pendidikan luar negeri;

9. Menyampaikan bukti dokumen struktur program kurikulum dari satuan pendidikan asal;

10. Menyampaikan fotokopi sah Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir (khusus bagi permohonan penyetaraan Ijazah tingkat MI);

11. Menyampaikan fotokopi sah Ijazah pendidikan terakhir yang ditempuh sebelum mengikuti studi di luar negeri (khusus bagi permohonan penyetaraan Ijazah tingkat MTs dan MA);

12. Menyampaikan fotokopi Buku Rapor/sejenisnya Rapor kelas 4, 5,dan 6 untuk permohonan penyetaraan Ijazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah MI (dengan menunjukkan dokumen asli);

13. Menyampaikan fotokopi Buku Rapor/sejenisnya kelas 7, 8, dan 9 untuk permohonan penyetaraan Ijazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah MTs (dengan menunjukkan dokumen asli);

14. Menyampaikan fotokopi Buku Rapor/sejenisnya kelas 10, 11, dan 12 untuk permohonan penyetaraan Ijazah yang berpenghargaan sama dengan Ijazah MA (dengan menunjukkan dokumen asli).

4. Prosedur

Prosedur penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri dan menyampaikan semua persyaratan yang ditetapkan;

2. Petugas menerima dan mengarsipkan berkas permohonan tersebut dan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon;

3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan (FM-SKK-04);

4. Apabila hasil verifikasi tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, tim penilai melakukan penilaian kesetaraan melalui Rapat Pertimbangan paling sedikit dua kali dalam sebulan dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Direktur Pendidikan Madrasah (FM-SKK-04);

5. Apabila hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Pendidikan Madrasah atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah Madrasah (FM-SKK-05);

6. Petugas menyerahkan dokumen Surat Keterangan tersebut kepada pemohon yang dilengkapi dengan bukti tanda terima pernyerahan dokumen.

Download Juknis Pengesahan Ijazah Madrasah (SK Ditjen Pendis No 5343 Tahun 2015)

Read More